Kapolri Tekankan Penegakan Hukum Adil dan Pelayanan Humanis
Jakarta, ONBC Indonesia.com – Penegakan hukum yang berkeadilan dan pelayanan publik yang humanis menjadi prioritas Polri dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan nasional. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, pembenahan internal dan peningkatan kepercayaan masyarakat menjadi bagian penting dari pelaksanaan tugas kepolisian.
Suyudi mengatakan, stabilitas keamanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan. Karena itu, Polri berkomitmen memperkuat pemberantasan kejahatan, melindungi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan sejalan dengan program pemerintah.
“Kami menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pelaksanaan Asta Cita pemerintah, khususnya Asta Cita ke-2 dan Asta Cita ke-7,” ujar Suyudi di Jakarta, Rabu (28/10).
Dalam penegakan hukum, Polri memperkuat upaya pemberantasan narkoba, judi daring, premanisme, pemerasan, dan berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Langkah tersebut juga diarahkan untuk menjaga kepastian hukum dan menciptakan lingkungan usaha yang aman.
Selain itu, perlindungan terhadap perempuan, anak, pekerja, dan korban tindak pidana perdagangan orang turut menjadi perhatian. Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri memfasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial, pemulihan hak pekerja, serta perselisihan ketenagakerjaan.
Pengamanan Humanis dan Penguatan Pengawasan
Dalam pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk aksi unjuk rasa dan penanganan konflik sosial, Polri mendorong pendekatan dialogis agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib.
Penguatan akuntabilitas petugas juga dilakukan melalui penggunaan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan.
“Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, Polri juga mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel atau body-worn camera dalam pelaksanaan tugas pengamanan,” katanya.
Di luar tugas penegakan hukum, Polri turut terlibat dalam penanganan bencana dan sejumlah program sosial. Kontribusi tersebut mencakup pembangunan serta pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan Jembatan Merah Putih untuk memperluas akses masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi jagung.
Reformasi Internal Jadi Perhatian
Suyudi menegaskan, pelaksanaan tugas kepolisian harus dibarengi reformasi internal yang berkelanjutan. Pembenahan mencakup penguatan pengawasan, penerapan sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
“Kami menyadari bahwa upaya Polri masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami terus berbenah dan mendengarkan masukan masyarakat dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Kapolri juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk dengan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi serta ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat perlu dijawab melalui pelayanan yang mudah diakses, penegakan hukum yang adil, dan kehadiran polisi yang memberikan manfaat nyata.
Melalui langkah tersebut, Polri menargetkan peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan masyarakat sekaligus memperkuat dukungan terhadap pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.