Data 160 Pekerja PT WPS Belum Dilaporkan, Disnaker Balikpapan Siapkan Verifikasi
Balikpapan, ONBC Indonesia.com - Data jumlah dan asal tenaga kerja di perusahaan menjadi sorotan setelah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan menemukan perusahaan yang telah beroperasi selama dua tahun belum menyampaikan laporan ketenagakerjaan secara resmi.
Temuan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Balikpapan, Laskar Merah Putih (LMP) Balikpapan Barat, dan manajemen PT Wahana Prima Sejati (WPS), Senin (2/11).
Dalam rapat tersebut, Kepala Disnaker Balikpapan Adamin Siregar mengungkapkan perusahaan belum melaporkan data lowongan maupun penempatan tenaga kerjanya kepada pemerintah daerah.
Padahal, laporan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui jumlah pekerja, asal tenaga kerja, serta perkembangan penyerapan tenaga kerja lokal.
“Intinya, mereka belum melaporkan keberadaan tenaga kerjanya,” ujar Adamin.
Menurutnya, ketertiban pelaporan bukan sekadar persoalan administrasi. Data tersebut menjadi dasar pemerintah menjalankan pengawasan ketenagakerjaan, termasuk ketika muncul persoalan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.
“Yang jelas semua tenaga kerja perusahaan di Balikpapan harus terdaftar di Disnaker Balikpapan,” tegasnya.
Dalam RDP itu, manajemen PT WPS menyampaikan jumlah pekerja yang dipekerjakan mencapai sekitar 160 orang. Sebanyak 64 orang di antaranya diklaim berasal dari Balikpapan atau sekitar 38 persen.
Namun, komposisi tersebut belum dapat dipastikan karena perusahaan belum menyampaikan laporan resmi yang dapat diverifikasi Disnaker.
Kondisi ini juga menjadi perhatian karena dalam pembahasan RDP disinggung ketentuan penyerapan tenaga kerja lokal minimal 40 persen pada tahun pertama operasional perusahaan. Persentase tersebut ditargetkan meningkat hingga 75 persen pada tahun kelima.
Disnaker akan meminta perusahaan menyerahkan data ketenagakerjaan untuk diperiksa lebih lanjut. Apabila ditemukan ketidakpatuhan, pemerintah dapat melakukan pembinaan hingga menerapkan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Adamin menilai keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan data menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal berjalan dan dapat dievaluasi secara objektif.
Dengan laporan yang jelas, pemerintah juga memiliki dasar untuk mengawasi pemenuhan hak pekerja sekaligus menindaklanjuti persoalan ketenagakerjaan yang muncul di perusahaan.