Terganjal Pemeriksaan BPK, Pedagang Pasar Sepinggan Belum Bisa Berjualan
Balikpapan, ONBC Indonesia.com – Harapan pedagang korban kebakaran Pasar Sepinggan, Balikpapan, untuk kembali berjualan di tempat yang lebih layak belum bisa segera terwujud. Meski pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) telah rampung dan diresmikan Pemerintah Kota Balikpapan, pedagang belum diizinkan menempati petak yang tersedia hingga pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai pada Januari 2027.
Artinya, fasilitas pengganti yang disiapkan pemerintah belum dapat langsung dimanfaatkan untuk memulihkan aktivitas perdagangan pascakebakaran.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan, Haemusri Umar, mengatakan peresmian TPS merupakan tindak lanjut dari serah terima pekerjaan yang telah dilakukan pada 22 Oktober 2026.
Dari total 250 petak yang terbakar, pemerintah membangun 97 petak TPS dan melakukan pekerjaan pemeliharaan terhadap 22 petak lainnya. Anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp3,3 miliar.
“Dari 250 petak yang terbakar, pemerintah membangun sebanyak 97 petak TPS. Selain itu, ada 22 petak yang masuk dalam pekerjaan pemeliharaan. Total anggaran yang dialokasikan sekitar Rp3,3 miliar,” ujar Haemusri.
Menurutnya, fasilitas yang telah dibangun mendapat respons positif dari pedagang karena dinilai cukup representatif untuk kembali menjalankan usaha. Namun, pemerintah meminta pedagang tidak terburu-buru menempati petak sebelum seluruh tahapan pemeriksaan selesai.
“Kami minta para pedagang bersabar dan tidak menempati petak terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan selesai, Dinas Perdagangan akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai waktu penempatan,” jelasnya.
Sambil menunggu proses tersebut, Disdag telah menyiapkan data calon penghuni secara terperinci, mulai dari nama pedagang, nomor petak, hingga nomor telepon. Pendataan ini ditujukan agar pembagian tempat berlangsung tertib dan sesuai peruntukan.
Haemusri juga meminta pedagang ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun. Ada tiga komitmen yang disepakati, yakni gotong royong setiap Jumat, menjaga kebersihan dan ketenteraman lingkungan, serta mencegah PKL masuk dan berjualan di kawasan TPS.
Pemerintah berharap setelah pemeriksaan selesai, penempatan dapat segera dilakukan sehingga pedagang korban kebakaran bisa kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
