BNPB Bisa Telusuri Titik Karhutla hingga ke Pemegang Izin Lahan
Jakarta, ONBC Indonesia.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mampu mengidentifikasi pemegang izin atau pengelola lahan di lokasi terdeteksinya titik panas. Sistem ini menjadi instrumen pengawasan agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga menyasar pencegahan dan pengawasan pemanfaatan lahan.
Sistem tersebut mengintegrasikan data satelit, peta area terbakar, serta informasi perizinan, mulai dari Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Hak Guna Bangunan (HGB), hingga konsesi kehutanan dan perkebunan.
Dengan teknologi overlay atau tumpang susun data spasial, BNPB dapat mencocokkan lokasi terdeteksinya kebakaran dengan data penguasaan dan pemanfaatan lahan. Melalui pemetaan ini, wilayah yang terindikasi mengalami kebakaran dapat ditelusuri hingga pihak yang memegang izin di kawasan tersebut.
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, sistem itu memungkinkan perkembangan titik panas dan area terbakar dipantau setiap hari.
“Ini adalah sistem yang kami kembangkan di BNPB. Kami bisa melihat perkembangan luasan hotspot dan area terbakar setiap hari, sehingga dapat diketahui wilayah mana yang mengalami penurunan maupun peningkatan,” jelas Kristomei dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha di Jakarta, Selasa (9/11).
Ia menegaskan, data perizinan yang telah diintegrasikan memungkinkan BNPB mengetahui lokasi kebakaran berada dalam penguasaan atau konsesi pihak mana.
“Apabila terjadi kebakaran di suatu lahan, kami sudah bisa melihat lahan tersebut milik atau berada dalam konsesi perusahaan mana. Data HPL, konsesi, HGU, dan HGB sudah kami lakukan overlay,” ungkapnya.
Namun, hasil pemetaan tersebut tidak serta-merta membuktikan pemegang izin sebagai pihak yang menyebabkan kebakaran. BNPB tetap membutuhkan verifikasi langsung di lapangan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan kondisi sebenarnya.
BNPB juga mendorong agar setiap titik panas yang terdeteksi di dalam wilayah perizinan wajib direspons oleh pemegang izin. Perusahaan atau pengelola lahan di kawasan HGU, hutan tanaman industri (HTI), maupun wilayah perizinan lainnya diharapkan melakukan pengecekan dan menyampaikan laporan dalam batas waktu yang disepakati.
“Prinsipnya, setiap titik panas yang muncul di dalam area perizinan harus direspons. Pemegang izin wajib melakukan pengecekan dan memberikan tanggapan dalam waktu yang kita sepakati. Jika terbukti terjadi kebakaran, harus segera dilaporkan agar langkah mitigasi dan penanganan dapat dilakukan,” tegas Kristomei.
Untuk memperluas jangkauan pengawasan, BNPB membutuhkan dukungan data lintas kementerian dan lembaga. Data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan dinilai penting agar pemantauan tidak hanya mencakup kawasan hutan dan perkebunan.
BNPB berencana membagikan data pemantauan tersebut kepada sejumlah instansi, termasuk kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Kehutanan. Data itu diharapkan menjadi dasar verifikasi, pencegahan, hingga penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Pengembangan sistem ini diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan lahan. Dengan demikian, indikasi kebakaran dapat lebih cepat ditelusuri dan ditindaklanjuti, sekaligus mendorong tanggung jawab pemegang izin dalam mencegah karhutla.