Diduga Ada Aktor Besar di Balik Penyadapan, Komisi III Panggil Kapolri
Jakarta, ONBC Indonesia.com – Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan langsung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terkait dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting, dengan fokus mengungkap pihak yang memerintahkan, motif, hingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga perkara tersebut tidak sekadar melibatkan pelaksana teknis. Ia menilai penyadapan terhadap kepala negara berpotensi menyentuh aspek keamanan nasional, sehingga penyidikan harus menelusuri pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, pasti ada pihak, dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” kata Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11).
Ia meminta penyidik tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengusut pemberi perintah dan kepentingan di balik penyadapan. Habiburokhman bahkan mendorong pendalaman kemungkinan penerapan pasal lain di luar UU ITE, termasuk tindak pidana terhadap keamanan negara atau korupsi apabila unsur hukumnya terpenuhi.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang dituding sebelum bukti dan fakta hukum terungkap.
“Kita nggak mau bicara orangnya, kita nggak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana,” ujarnya.
Dalam rapat mendatang, Komisi III juga akan meminta penjelasan mengenai konstruksi perkara, penggunaan sistem penyadapan, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan aparat. Rapat dipimpin Habiburokhman bersama pimpinan Komisi III lainnya.
Kasus ini sebelumnya berkembang setelah Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka. Tiga tersangka diumumkan pada 3 November 2026, yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol AS, dan Irjen Pol EH. Pada 5 November, penyidik menetapkan tersangka tambahan berinisial SU, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025–2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS), termasuk dugaan pemasukan sejumlah nomor telepon tanpa verifikasi dan dasar proses hukum yang sah.
Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin untuk mengusut perkara tersebut. Hasil rapat Komisi III nantinya menjadi sorotan publik, terutama untuk memastikan penyidikan mengungkap seluruh rangkaian peristiwa dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat.