Omzet Pedagang Online di Bawah Rp500 Juta Bebas Pungutan PPh, Ini Syaratnya
Jakarta, ONBC Indonesia.com - Pedagang online dengan omzet hingga Rp500 juta dalam setahun berpeluang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace. Namun, pengecualian tersebut tidak berlaku otomatis karena pedagang harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan pemerintah.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya mengumumkan penundaan pemberlakuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace menjadi 1 November 2026. Kebijakan tersebut semula menjadi perhatian pedagang online, terutama pelaku usaha kecil yang berjualan melalui platform digital.
Dalam ketentuan tersebut, PPh Pasal 22 dikenakan dengan tarif 0,5 persen dari peredaran bruto yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Namun, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki omzet sampai dengan Rp500 juta pada tahun pajak berjalan termasuk kelompok yang dikecualikan dari pemungutan tersebut, sepanjang menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.
Surat pernyataan itu berisi keterangan bahwa omzet pedagang pada tahun pajak berjalan tidak melebihi Rp500 juta. Formatnya harus mengacu pada lampiran PMK Nomor 37 Tahun 2025 dan disampaikan kepada marketplace yang bersangkutan.
Mengutip penjelasan dalam artikel edukasi perpajakan yang dimuat Direktorat Jenderal Pajak, pedagang orang pribadi yang memenuhi kriteria omzet tersebut tidak wajib mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) hanya untuk memperoleh pengecualian ini.
Meski demikian, apabila pedagang telah memiliki SKB pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dokumen tersebut perlu disampaikan kepada marketplace agar pengecualian dapat diterapkan sesuai ketentuan.
Hingga artikel tersebut diterbitkan pada 23 Oktober 2026, empat marketplace yang disebut telah ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 adalah Shopee, Blibli, Lazada, dan Tokopedia.
Kebijakan pemungutan pajak melalui marketplace ditujukan untuk mempermudah administrasi perpajakan bagi pedagang yang memang memiliki kewajiban membayar pajak. Dengan mekanisme ini, pemungutan dilakukan melalui platform sehingga pedagang tidak perlu melakukan penyetoran secara mandiri untuk pajak yang dipungut tersebut.
Bagi pedagang kecil, memahami batas omzet dan melengkapi surat pernyataan menjadi langkah penting agar pengecualian pemungutan PPh dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.