Mantan Kapolri Listyo Sigit Ditahan di Mabes Polri, Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Balikpapan, ONBC Indonesia.com – Mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
Penahanan tersebut dilakukan setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang menyeret tiga orang, termasuk Listyo Sigit.
Penetapan tersangka itu diumumkan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (4/11).
Selain Listyo Sigit yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dua perwira tinggi Polri lainnya turut ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan barang bukti.
"Terhadap tersangka kita tahan di Rutan Mabes Polri," kata Asep Safrudin dalam konferensi pers tersebut.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon sejak 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden RI Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, tokoh organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Dalam pemaparannya, Asep menjelaskan, penyidik menemukan adanya sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur hukum sebagaimana mestinya.
Padahal, mekanisme penyadapan di lingkungan kepolisian telah diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Pelaksanaannya harus memiliki dasar kepentingan penegakan hukum dan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dugaan pelanggaran tersebut juga mencakup perintah penghapusan berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Penghapusan data itu kini menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap rangkaian aktivitas yang diduga dilakukan tanpa prosedur tersebut.
Perkara ini mulai diproses setelah petugas yang mengetahui dugaan aktivitas penyadapan tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Bareskrim kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 orang saksi serta tiga orang saksi ahli.
Dari rangkaian penyidikan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.
Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan tiga ketentuan pidana terhadap para tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ketentuan ini memiliki ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai akses tanpa hak terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. Ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara.
Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait perbuatan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik. Ketentuan ini memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan, pengawasan terhadap penanganan perkara dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara profesional dan proporsional.
Pemeriksaan dilakukan Bareskrim bersama Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Pengawasan internal juga dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.
Asep Edi menegaskan, perkara tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan individu di lingkungan kepolisian, bukan kebijakan institusi.
"Sehingga hal yang sedang didalami saat ini, murni kaitannya dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri," ujarnya.
Di sisi lain, Kabareskrim Asep Safrudin mengingatkan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Penyidik membutuhkan waktu untuk mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk peran masing-masing tersangka dan pihak-pihak lain yang mungkin berkaitan dengan perkara tersebut.
Ia meminta publik memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menuntaskan proses hukum.
"Ini adalah proses awal, nggak mungkin kami dalam kurun waktu 24 jam harus menjelaskan atau membongkar itu semuanya. Nanti ada tahapannya," tegasnya.
Hingga pengumuman penetapan tersangka tersebut, motif dan keseluruhan pihak yang diduga terlibat masih didalami penyidik. Proses hukum selanjutnya akan menentukan pembuktian atas dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada ketiga tersangka.