APBD Kaltim Susut Rp10 Triliun, Flyover Muara Rapak Tertunda
Balikpapan, ONBC Indonesia.com - Rencana pembangunan Flyover Muara Rapak di Balikpapan kembali menghadapi kendala pendanaan. Penyusutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) dari kisaran Rp23 triliun menjadi sekitar Rp13 triliun membuat proyek infrastruktur tersebut belum dapat direalisasikan.
Penundaan ini memperlihatkan dampak langsung keterbatasan fiskal daerah terhadap rencana pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat Balikpapan.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Abdulloh mengatakan, penyusutan anggaran tidak hanya berdampak pada Balikpapan, tetapi juga hampir seluruh daerah. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Artinya, semua program daerah menunggu komando dari pusat. Bukan Balikpapan saja yang mengalami,” ujar Abdulloh saat kunjungan di Gedung DPRD Balikpapan, Kamis (5/11).
Dia menjelaskan, saat pembahasan anggaran, APBD Kaltim masih berada di kisaran Rp23 triliun. Namun, dalam perkembangannya, kemampuan keuangan daerah menyusut menjadi sekitar Rp13 triliun.
Penurunan sekitar Rp10 triliun tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali prioritas belanja. Sejumlah proyek fisik yang sebelumnya masuk dalam agenda pembangunan pun belum bisa dijalankan.
Salah satunya Flyover Muara Rapak yang kini harus menunggu kondisi keuangan daerah memungkinkan. Padahal, proyek tersebut telah masuk dalam perencanaan pembangunan.
Abdulloh menyebut, keterbatasan fiskal juga berdampak pada alokasi Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kegiatan anggota DPRD melalui pokok-pokok pikiran (pokir). Alokasi tersebut dipastikan tidak tersedia dalam APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027.
Menurutnya, mekanisme penyaluran dana bagi hasil dari provinsi kepada kabupaten dan kota tetap berjalan. Namun, ruang untuk membiayai program tambahan semakin terbatas akibat kondisi kas daerah.
“Sekarang semua pemda kencangkan ikat pinggang,” sebutnya.
DPRD Kaltim, lanjut Abdulloh, terus menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat melalui sejumlah rapat dengar pendapat bersama kementerian terkait.
Dia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pemulihan kemampuan fiskal daerah agar program pembangunan yang tertunda bisa kembali direalisasikan.
“Kami selalu sampaikan setiap kali RDP dengan kementerian. Mudah-mudahan saran kami dicatat, didengar, dan diperjuangkan,” pungkasnya.