Pembalut Masih Kena PPN 11 Persen, Kemen PPPA Soroti Beban Kebutuhan Perempuan
Jakarta, ONBC Indonesia.com - Produk pembalut yang menjadi kebutuhan rutin perempuan masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan beban efektif 11 persen. Ketentuan ini kembali menjadi sorotan setelah ramai dipersoalkan masyarakat karena menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari perempuan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menegaskan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk Barang Kena Pajak (BKP). Produk tersebut belum masuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan pengenaan PPN terhadap barang nonmewah menggunakan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan mekanisme tersebut, beban pajak efektifnya setara 11 persen.
Di tengah polemik tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan pembalut dan produk sanitasi menstruasi merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi.
Dalam siaran pers Kementerian PPPA, Arifah menyebut ketersediaan produk menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau perlu menjadi perhatian berbagai pihak, terutama bagi perempuan dari kelompok sosial ekonomi rentan.
“Dengan demikian, dibutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait ketersediaan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau, khususnya untuk mereka yang berasal dari kelompok sosial ekonomi rentan ke bawah,” kata Arifah.
Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dalam perumusan kebijakan lintas sektor. Menurutnya, prinsip keadilan gender dan dampak kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar perempuan perlu menjadi pertimbangan pemerintah.
Kemen PPPA berkomitmen mendorong kebijakan terkait produk sanitasi menstruasi agar mengakomodasi perspektif gender serta memperhatikan kebutuhan perempuan dalam memperoleh hak kesehatan reproduksi.
“Sudah sepatutnya kita membangun kepedulian bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak dan terjangkau,” ujarnya.
Arifah menambahkan, pemenuhan kebutuhan dasar perempuan merupakan bagian dari upaya memastikan perempuan dapat hidup sehat, aman, produktif, dan bermartabat.
Ia berharap perhatian terhadap kebutuhan perempuan dalam setiap kebijakan dapat mendukung terwujudnya keluarga yang lebih sehat, masyarakat inklusif, serta kehidupan yang lebih setara dan sejahtera.