Septic Tank Sulit Dibangun di Kawasan Pesisir, IPAL Komunal Belum Optimal
Balikpapan, ONBC Indonesia.com - Pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan pesisir Balikpapan masih menghadapi kendala infrastruktur. Kondisi geografis permukiman yang berada di atas sungai maupun kawasan pesisir menyulitkan warga membangun septic tank mandiri. Sementara itu, penggunaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal belum sepenuhnya berjalan optimal.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Domestik bersama DPRD Balikpapan, Senin (2/11).
Perwakilan Bidang Kesehatan Lingkungan Dinkes Balikpapan, Dwi Nurhayati, menjelaskan persoalan sanitasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan jamban. Sebagian rumah tangga sudah memiliki kloset, tetapi saluran pembuangannya langsung dialirkan ke luar tanpa melalui septic tank.
Kondisi tersebut dikenal sebagai buang air besar sembarangan (BABS) tertutup. Artinya, fasilitas jamban tersedia, tetapi limbah tinja belum dikelola melalui sistem penampungan dan pengolahan yang memenuhi standar.
"Masyarakat yang tinggal di pesisir atau di atas sungai itu kesusahan membuat septic tank individu. Solusinya melalui IPAL komunal dari Dinas PU, tetapi sering terkendala minimnya pasokan air bersih dan kemiringan pipa sehingga beberapa warga memutus jalurnya," ujar Dwi.
Kendala tersebut membuat fasilitas pengolahan limbah komunal belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh warga yang membutuhkan. Padahal, pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar berisiko mencemari lingkungan permukiman dan sumber air.
Dari sisi kesehatan, sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit diare, terutama pada anak-anak. Gangguan pencernaan yang terjadi berulang juga dapat menghambat penyerapan nutrisi sehingga berkontribusi terhadap risiko stunting.
Berdasarkan data Sigizi Kesga Triwulan IV 2025, prevalensi stunting di Balikpapan tercatat sebesar 13,31 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional sebesar 15 persen, tetapi upaya penurunan tetap perlu dilanjutkan.
"Meskipun persentase kita masih di bawah target nasional yang 15 persen, angka itu tetap harus terus kita tekan serendah mungkin lewat penguatan IPAL komunal dan kepatuhan terhadap perda air limbah ini," kata Dwi.
Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2016 saat ini tengah dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan agar selaras dengan kebijakan kementerian terbaru.
Penguatan regulasi diharapkan dapat mendukung pembenahan pengelolaan limbah domestik, termasuk penyediaan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi permukiman. Terutama di kawasan pesisir yang tidak memungkinkan seluruh rumah tangga membangun septic tank secara mandiri.