Lindungi Petani dari Benih Tak Bermutu, Kaltim Tegaskan Aturan Sertifikasi
Samarinda, ONBC Indonesia.com - Peredaran benih tanaman pangan di Kalimantan Timur (Kaltim) wajib memenuhi ketentuan sertifikasi sebelum dipasarkan. Aturan ini ditegaskan untuk melindungi petani dari risiko penggunaan benih yang mutunya tidak terjamin dan menjaga produktivitas pertanian.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, mengatakan benih tidak boleh diedarkan sebelum memperoleh keputusan sertifikasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD PSBTPH) yang berwenang.
“Benih tidak boleh diedarkan sebelum memperoleh keputusan sertifikasi dari UPTD PSBTPH yang berwenang,” tegasnya dalam sosialisasi peraturan perbenihan tanaman pangan secara virtual, Selasa (27/10).
Menurut Fahmi, kualitas benih menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan produksi pertanian. Kontribusinya bahkan disebut mencapai 60 persen terhadap keberhasilan produksi.
Karena itu, produsen, penangkar, pelaku usaha perbenihan, dan pengedar diminta mematuhi ketentuan yang berlaku, mulai dari perencanaan produksi, pemeriksaan lapangan, pengujian mutu, hingga pelabelan.
“Produktivitas harus terjaga, dan salah satu faktor utamanya adalah penggunaan benih berkualitas dan bermutu yang memiliki label serta sertifikasi dari UPTD berwenang,” jelasnya.
Pengawasan juga mencakup proses pengambilan contoh benih untuk pengujian laboratorium. Proses ini harus mengikuti petunjuk teknis Kementerian Pertanian dan dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang telah mengikuti serta lulus pelatihan sebagai Petugas Pengambil Contoh Benih (PPC).
Fahmi menegaskan, petugas harus bekerja secara profesional, berintegritas, dan independen agar hasil pengujian benar-benar mencerminkan mutu benih.
Di sisi lain, laboratorium UPTD PSBTPH Kaltim didorong meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi. Waktu pengujian yang sebelumnya membutuhkan satu hingga dua minggu diharapkan dapat dipangkas menjadi sekitar dua hingga tiga hari.
Percepatan tersebut diharapkan membuat proses sertifikasi lebih efektif tanpa mengabaikan standar pengujian mutu benih.