Bareskrim Tahan Tiga Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Salah Satunya Mantan Kapolri
Jakarta, ONBC Indonesia.com – Bareskrim Polri menahan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping yang menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Salah satu tersangka merupakan mantan Kapolri berinisial LSP.
Penahanan dilakukan setelah penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Dua tersangka lainnya masing-masing berinisial ASN dan EH. Ketiganya kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan.
Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan, pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti yang telah dikumpulkan.
"Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/11).
Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa dengan status sebagai saksi.
Diduga Lakukan Penyadapan Tanpa Prosedur
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan berlangsung dalam rentang 2025 hingga Oktober 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Dalam keterangannya, Asep menjelaskan sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.
Sasaran penyadapan yang diungkap Bareskrim tidak hanya nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Bareskrim Sita 11 Ponsel dan Periksa 10 Saksi
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Kasus ini bermula dari laporan polisi pada 30 Oktober 2026 setelah seorang petugas mengetahui adanya dugaan aktivitas penyadapan yang tidak sesuai prosedur.
Bareskrim kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.
Penanganan perkara masih berlanjut. Penyidik mendalami peran masing-masing tersangka dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Meski telah berstatus tersangka dan ditahan, proses hukum tetap berjalan. Pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya dilakukan melalui mekanisme peradilan.